RSS

Haruskah Ibukota Negara Pindah?

28 Jun

Sintya Swasti

Fakultas Hukum

Universitas Gajah Mada

09/282508/HK/18141

 

Baru – baru ini ramai dibicarakan tentang suatu masalah yang sangat krusial dan menjadi polemik di kalangan elite, pengusaha, akademisi bahkan masyarakat biasa, baik yang ada di Jakarta maupun yang tinggal di luar Jakarta. Sederhana namun apabila dikaji dan dipahami lebih dalam, sebenarnya permasalahan ini adalah masalah yang kompleks dan perlu penanganan, pembahasan serta pengkajian serius dari semua pihak. Dan apakah sebenarnya yang menjadi permasalahan itu? Dan permasalahan itu adalah masih layakkah Jakarta sebagai ibukota negara? Dan haruskah ibukota negara dipindahkan dari Jakarta?.

Permasalahan itu pun lambat-laun sampai juga ke telinga Pak Presiden. Dan menurut Prof. Emil Salim sebagai penasehat pribadi beliau, Bapak Presiden sampai melakukan rapat pleno di Istana hanya untuk membahas permasalahan ini secara khusus di kalangan elite sampai akhirnya rapat itu pun menghasilkan 3 pilihan keputusan sementara yaitu pertama, ibukota negara tetap di Jakarta, namun dengan catatan adanya perbaikan dan peningkatan dalam segi infrastruktur. Kedua, dilakukan pemisahan antara ibukota negara dengan pusat bisnis, karena pada hakikatnya ibukota negara itu adalah sebagai pusat pemerintahan dan bukan hanya pusat bisnis. Dan ketiga, bahwa dilakukan pemindahan secara keseluruhan ibukota negara dari Jakarta ke daerah lain di Indonesia yang memang siap dan layak untuk dijadikan sebuah ibukota negara.

Menurut saya polemik dan wacana bahwa ibukota negara akan dipindahkan dari Jakarta atau tidak, tentunya didasari oleh rentetan bahkan jutaan permasalahan baik secara mikro atau makro yang setiap hari muncul dan terjadi di Jakarta. Mulai dari kemacetan, banjir, daya dukung, infrastruktur, korupsi, krisis manajemen, dan banyak lagi. Dan rentetan permasalahan itu nyata dirasakan oleh setiap orang yang tinggal dan beraktifitas di Jakarta ataupun sekitarnya. Katakanlah bahwa setiap orang yang datang ke Jakarta pasti akan merasakan masalah yang paling klasik dan akan selalu kita temukan di setiap sudut kota Jakarta, yaitu kemacetan. Tentunya kita semua sudah bosan mendengar, melihat maupun membaca di media bahwa kemacetan menjadi permsalahan yang setiap hari dirasakan oleh warga Jakarta dan tidak pernah ada habisnya. Penyebabnya banyak, mulai dari daya dukung, infrastruktur jalan, populasi penduduk Jakarta yang setiap hari bertambah, volume kendaraan bermotor yang setiap harinya meningkat, manajemen transportasi yang buruk serta mental yang buruk masyarakat Jakarta akan kesadaran mereka terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku.

Dari satu permasalahan ini saja, saya kira perlu penanganan serius dan berkesinambungan dari pemerintah dan pihak yang terkait. Karena apa jadinya Jakarta sebagai ibukota negara apabila setiap harinya macet, macet dan macet. Menurut penelitian saja, dikatakan bahwa kemacetan di Jakarta itu disebabkam 44% oleh aktifitas sektor swasta dan 56% nya disebabkan oleh aktifitas sektor publik atau pemerintahan. Belum lagi forecasting yang dilakukan oleh beberapa peneliti dan mungkin akan nyata terjadi, bahwa di tahun 2014 Jakarta akan mengalami macet total atau tidak akan terjadi pergerakan kendaraan sama sekali apabila semua penduduk Jakarta mulai beraktifitas dan menggunakan kendaraannya. Sungguh sangat ironis, namun menurut hemat saya jangankan tahun 2014, tahun 2011 saja fenomena itu akan terjadi apabila pemerintah dan pihak-pihak terkait tidak mau bertindak untuk menyelamatkan Jakarta dari kemacetan. Lihat saja menurut penelitian Badan Pusat Statistik bahwa pada tahun 2010 volume penduduk/orang-orang yang berkatifitas di Jakarta pada siang hari itu lebih besar 10 kali lipat penduduk Jakarta dibandingkan dengan volume penduduk/orang-orang yang beraktifitas di malam hari. Bayangkan saja dengan angka itu yang nantinya akan semakin bertambah dan bertambah tentunya justru akan memperparah tingkat kemacetan di Jakarta.

Tentunya kita ketahui bersama bahwa saat ini Jakarta masih menjadi pusat bisnis dan pusat peredaran uang terbesar di Indonesia karena 80% dari total jumlah uang yang beredar di Indonesia itu ada di Jakarta dan sisanya tersebar di semua wilayah Indonesia. Alhasil oleh karena itulah semua orang dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia tentunya ingin mengadu nasib dan mencari kehidupan di kota Jakarta. Dan saya kira hal ini bisa  menjasi alasan mengapa volume penduduk dan kendaraan di Jakarta setiap harinya bisa bertambah dan imbasnya meningkatkan pula probabilitas kemacetan di Jakarta. Tidak hanya itu, menurut lembaga survey penyebab kemacetan itu salah satunya  adalah tidak atau belum terjadi sinkronisasi antara peraturan yang ditetapkan oleh DKI Jakarta

Dan banyak lagi penyebab mengapa kemacetan akan selalu terjadi di Jakarta. Tetapi masyarakat memang tidak bisa selalu menyalahkan pemerintah. Masyarakat sendiri harus turun tangan, bukan hanya mengacungkan tangan menunjuk-nunjuk pemerintah sebagai biang keladi semua masalah yang ada. Masyarakat juga merupakan penyebab dan penyelesai masalah.

Melihat fakta bahwa Jakarta menempati peringkat ke 42 dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, seharusnya masyarakat juga berbenah, jangan hanya menyuruh pemerintah untuk membenahi Jakarta.  Jangan melulu mengandalkan mobil mewah pribadi sebagai kendaraan sehari-hari, tetapi harus mulai beralih ke sepeda. Warga Jakarta seharusnya mencari cara agar polusi dan kemacetan dapat berkurang. Tren fixie bicycle dan bike to work dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi kemacetan dan polusi di Jakarta. Selain dapat mengurangi kemacetan juga dapat menjadi ajang olahraga bagi masyarakat Jakarta yang umumnya terlalu sibuk dan mengabaikan olahraga.

Selain masalah kemacetan, ada pula masalah banjir. Ya, Jakarta dan banjir. Dahulu Jakarta langganan banjir setiap lima tahun sekali. Akhir-akhir ini ternyata Jakarta makin keecanduan terhadap banjir. Tiap hujan deras, meskipun hanya hujan deras selama 15 menit, sudah menyebabkan jalan-jalan besar di Jakarta kebanjiran. Jika jalan-jalan besar tersebut banjir, maka bisa dipastikan kemacetan parah terjadi. Jarak yang seharusnya dapat ditempuh dalam 15 menit menjadi harus ditempuh selama 3 jam.

Jakarta langganan banjir karena secara geografis memang potensial menjadi muara air dari Bogor. Bogor sendiri secara geografis diapit oleh Gunung Gede Pangrango dan Gunung Salak, sehingga curah hujan di Bogor lebih tinggi dan oleh karena itu dikenal sebagai Kota Hujan. Air hujan di Bogor dalam volume besar itu tentunya dikirim ke Jakarta, ditambah lagi curah hujan Jakarta yang sama tingginya. Namun pada kenyataannya hanya 15% yang meresap ke tanah (infiltrasi), sedangkan sisanya mengalir (runoff). Air kumulatif antara air kiriman dari Bogor dan air hujan di Jakarta sendiri, dan ditambah dengan daya dukung biopori dan drainase yang jelek itulah yang mengakibatkan Jakarta banjir.

Seharusnya pemerintah daerah DKI Jakarta menghentikan pembangunan mal karena sudah terlalu banyak mal di Jakarta. Seharusnya pemerintah membangun lebih banyak lagi taman kota yang berfungsi sebagai tempat resapan air dan sarana penghijauan, paru-paru kota.

Masyarakat sudah mulai gelisah dengan berbagai macam wacana yang menyebutkan bahwa Jakarta akan segera “pensiun” dari jabatan ibukota Negara Indonesia. Banyak wacana yang menyebutkan banyak kota di Indonesia yang akan menjadi ibukota Indonesia berikutnya. Badan Pusat Statistik (BPS) menaksir ongkos untuk pemindahan ibukota Negara sangat besar. Lembaga ini menyarankan perlunya dilakukan kajian mendalam jika ingin mewujudkannya. “Pindah itu implikasinya luas,” kata Kepala BPS Rusman Heriawan di Jakarta.

Saya rasa ibukota tidak perlu pindah. Tetapi harus ada penanganan yang serius dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah DKI Jakarta untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut.

Cara mengatasi masalah volume penduduk dan kemacetan di Jakarta ialah dengan menggunakan teori “ada gula ada semut”, maksudnya ialah kita sebar gula-gula ke daerah-daerah yang potensial di luar Jakarta. Jakarta diibaratkan sebagai ladang gula dan penduduknya diibaratkan sebagai semut. Di mana terdapat banyak gula,disitulah semut berkumpul. Jika gula disebar, secara otomatis sebagian besar semut pun akan beralih mencari gula ke daerah lain.

PN Timah memiliki tambang yang terdapat di Belitung, namun mengapa kantor pusatnya berada di Jakarta? Mengapa tidak dipindahkan saja ke Belitung agar dekat dengan pusat tambang sehingga jika ada masalah tidak perlu diurus di kantor pusat yang letaknya di Jakarta. Hal tersebut juga akan menarik orang-orang yang tadinya berada di Jakarta menjadi ke daerah dan itu akan mengurangi volume penduduk di Jakarta. Jika semua perusahaan sejenis PN Timah yang juga berkantor pusat di Jakarta melakukan hal ini, niscaya volume penduduk Jakarta akan mengalami penurunan.

Bukan ibukota yang harus berpindah, tetapi pusat bisnis ataupun perkantoran yang harus pindah dari Jakarta. Selain untuk mengatasi masalah Jakarta yang terlalu padat dengan penduduk, hal ini juga dapat meratakan pembangunan ke seluruh daerah di Indonesia, bahakan di pelosok Indonesia sekalipun. Karena pada hakekatnya ibukota sebuah Negara seharusnya “hanya” menjadi tempat berpusatnya pemerintahan Negara tersebut, bukan lantas juga harus menjadi tempat pusat kegiatan bisnis ataupun pusat pendidikan.

Kita dapat mengambil contoh Amerika Serikat. Pusat pemerintahan Negara adidaya tersebut berada di Washington D.C, sedangkan pusat bisnis berada di New York, bahkan di daerah-daerah selain New York pun kegiatan bisnis tetap tinggi, tidak terpusat di satu kota tertentu saja, tetapi di berbagai kota. Karena

Jakarta telah menjadi pusat bisnis sejak dahulu kala. Banyak pebisnis asing maupun dalam negeri selalu mengandalkan Jakarta, padahal Indonesia memiliki 33 provinsi lainnya yang juga berpotensi sebagai tempat usaha. Jika melulu Jakarta yang dijadikan pusat bisnis dan perputaran uang, maka daerah lain di Indonesia tidak akan pernah berkembang. Sebagai contoh, mal di pusat kota Sukabumi, Jawa Barat, jumlahnya dapat dihitung dengan jari satu tangan, sedangkan jumlah mal di Jakarta jumlahnya hanya dapat dihitung menggunakan kalkulator karena terlalu banyaknya mal di Jakarta.

Yang perlu dilakukan pemerintah ialah “menyebar gula”. Jangan hanya Jakarta saja yang dijadikan pusat segala-galanya, tetapi daerah lain di Indonesia juga harus merasakan kemudahan yang didapatkan warga Jakarta. Warga Jakarta dapat dengan mudah menikmati semua fasilitas yang ada. Semua serba canggih, cepat, lengkap. Hal itulah yang membuat warga Jakarta betah dan enggan meninggalkan Jakarta, meskipun Jakarta memiliki banyak masalah yang tak kunjung terselesaikan. Oleh karena itu, jangan Jakarta saja yang mengalami pembangunan secara continue, tapi daerah lain juga harus mengalami pembangunan agar tidak tertinggal dan agar orang-orang tidak hanya tertarik terhadap Jakarta saja, tetapi juga daerah-daerah lain. Jangan melulu membangun mal di Jakarta, tetapi bangunlah daerah lain. Hal ini dapat mengatasi kesenjangan antarwilayah yang dapat mengancam integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah juga dapat mengakali dengan cara memindahkan beberapa perguruan tinggi di Jakarta ke pinggiran Jakarta ataupun ke wilayah lain di Indonesia. Dengan adanya dua atau beberapa perguruan tinggi di luar Jakarta, itu akan mengurangi volume penduduk Jakarta karena mahasiswa yang tadinya tinggal di Jakarta harus pindah ke luar Jakarta, dan juga dapat mencegah mahasiswa perantau dari luar Jakarta bahkan dari luar pulau Jawa ke Jakarta.

Transmigrasi ataupun reurbanisasi juga dapat dijadikan pilihan bagi warga Jakarta yang berada di bawah garis kemiskinan. Menakertrans Muhaimin Iskandar menyebutkan bahwa sampai saat ini minat masyarakat untuk ikut program transmigrasi masih sangat tinggi. Setiap tahun sedikitnya ada 260 ribu kepala keluarga yang mendaftar untuk ikut program transmigrasi, namun karena keterbatasan dana, pemerintah hanya bisa memberangkatkan sebanyak 10 ribu kepala keluarga setiap tahunnya.

Banyak wacana tetapi sedikit tindakan nyata, itulah sifat pemerintah. Berbagai macam solusi dibuat, namun hanya sampai pada wacana, bukan realisasi. Inilah yang membuat permasalahan semakin banyak, bukan terselesaikan. Banyak hal yang sudah dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah DKI Jakarta untuk menangani masalah-masalah di atas, tapi yang jelas, beberapa hal yang sudah dilakukan ataupun yang masih dalam tahap perencanaan, tidak menyelesaikan masalah, tidak efektif bahkan tidak mengurangi masalah sedikitpun.

Yang seharusnya dilakukan ialah merealisasikan wacana-wacana yang ada. Semua wacana baik, tetapi pilihlah yang terbaik diantara yang baik. Dan yang paling penting ialah realisasi, jangan hanya sekedar wacana. Jakarta butuh tindakan nyata, bukan wacana belaka.

 

 

 

 

 
Leave a comment

Posted by on June 28, 2011 in Essay

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: